Pusat Informasi Agusto

Era reformasi ibarat era kebebasan. Saking bebasnya, asing pun dengan leluasa memaksakan atau mengarahkan para penguasa negeri ini. Seharusnya di era kebebasan, para penguasa negeri ini berani menolak intervensi asing apapun dalam berbagai bentuknya. Nyatanya, itu tidak terjadi. Pemerintah sepertinya kehilangan akal. Atau memang ini teknik pemerintah untuk mencari popularitas.

Kasus Munir bisa menjadi contoh bentuk intervensi asing tersebut. Pengusutan kasus ini seolah menunggu tekanan. Begitu ada tekanan, prosesnya jalan. Kalau tidak, proses istirahat dulu. Tekanan yang nyata adalah munculnya surat dari Amerika Serikat. Dengan surat itu, Tim Pencari Fakta (TPF) terbentuk. Lalu, Pollycarpus yang sudah sempat bebas dijatuhi hukuman lagi 20 tahun oleh Mahkamah Agung karena ada Peninjauan Kembali (PK) dari Kejaksaan Agung. Terakhir, mantan Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Pr ditangkap Mabes Polri. Sejauh mana keterlibatan Muchdi, biarlah proses hukum berjalan.

Tidak dalam kasus Munir saja negeri ini dalam intervensi asing. Intervensi itu terlihat dalam kasus terorisme. Ketika tahanan teroris Singapura lepas dari penjara superketat di sana, eh tiba-tiba Singapura bilang Kastari lari ke Indonesia. Polisi pun ikut sibuk mencari buronan tersebut. Dan hampir pasti setiap orang yang tertangkap oleh Densus 88, selalu dikatakan sebagai anggota Jamaah Islamiyah. Padahal sebutan itu sendiri hingga kini tidak jelas bentuknya, benar ada atau tidak. Pemerintah sepertinya begitu percaya dengan pernyataan Sydney Jones, wanita intel Amerika yang bertahun-tahun bercokol Indonesia. Pers pun seolah tersihir dengan perkataan Jones dalam hal terorisme. Apa yang dikatakannya diblow up besar-besaran tanpa menunggu proses pengadilan misalnya. Pers sebagian telah menjadi panggung pengadilan, trial by the press.

Adanya intervensi ke negeri ini tak lepas dari agenda global. Indonesia menjadi sasaran Barat, khususnya Amerika Serikat dalam menyebarkan ideologinya. Asing berusaha membuat Indonesia kondusif bagi penjajahan model barunya yaitu penjajahan tanpa datang langsung ke negara sasaran. Proses tersebut baru bisa terjadi jika Indonesia disekulerkan dulu di segala bidang, baik ekonomi, politik, sampai sosial kebudayaan, termasuk agama. Cara-cara ini dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tokoh-tokoh yang telah terbeli oleh mereka. Antek-antek inilah yang bekerja secara sistematis dengan bantuan dana dari luar negeri. Mereka bekerja bukan untuk Indonesia, tapi untuk asing.

Secara umum, memang ada kelompok pengusaha dan para tokoh masyarakat yang tergabung dalam Trilateral Commission. Organisasi ini memperjuangkan terbentuknya New World Order (Tatanan Dunia Baru). Trilateral Commission ini  berusaha mengendalikan dunia.  Sepak terjangnya bersinergi dengan Freemansonry dan Illuminati. Di dalamnya duduk tokoh-tokoh yang selama ini mengobarkan perang ke Irak dan Afganistan serta membela mati-matian kaum Yahudi dan Israel.

Ujung dari semua itu adalah bagaimana menjadikan Indonesia ini lemah dan tidak berdaya, agar mereka bisa mengeruk sumber daya yang ada. Mereka tidak ingin negeri ini menjadi kekuatan besar, apalagi jika aturannya pun berubah dengan syariat Islam. Ini sungguh menakutkan mereka. Makanya mereka melancarkan serangan dengan kedok kemanusiaan, moralitas, kesamaan, dan isu-isu HAM lainnya.